Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemerataan pasokan protein hewani nasional melalui pembangunan ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat produksi sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi peternak di berbagai daerah.
Pengembangan tahap awal di Sulawesi Selatan dilakukan melalui kerja sama antara BUMN pangan ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia. Skema ini dirancang untuk menjawab meningkatnya kebutuhan daging ayam dan telur, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama ini, produksi ayam nasional masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan pasokan dan harga di wilayah lain jika tidak diantisipasi secara sistematis.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar lebih efisien dan berkelanjutan.
“Yang dibangun bukan hanya produksi, tetapi juga ekosistem yang menjamin penyerapan, keberlanjutan, serta dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat penandatanganan MoU kerja sama offtake hasil peternakan antara ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia menekankan bahwa keterlibatan peternak menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Melalui pola kemitraan, peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh kepastian pasar serta dukungan dalam proses produksi.
Agung menjelaskan bahwa peran BUMN difokuskan pada penguatan sektor hulu, seperti penyediaan bibit dan pakan, sementara kegiatan budidaya hingga pengolahan dilakukan bersama mitra dan peternak lokal.
“Kunci keberhasilan terletak pada implementasi di lapangan yang berjalan secara paralel dan terkoordinasi, bukan dilakukan secara bertahap dan terpisah,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa program ini harus segera diwujudkan dalam aksi nyata. “Program ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus langsung dilanjutkan dengan implementasi di lapangan,” tegasnya.
Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menyampaikan bahwa melalui MoU ini pihaknya memastikan hasil produksi peternak dapat terserap dengan baik. “Kami menjamin hasil peternakan terserap, khususnya untuk memenuhi kebutuhan program MBG, sehingga harga tetap stabil dan peternak memiliki kepastian pasar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan skema offtake menjadi fondasi penting agar investasi di sektor produksi dapat berjalan lancar. “Dengan adanya jaminan penyerapan, ekosistem ini dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak langsung terhadap ketersediaan pangan nasional,” katanya.
Sementara itu, Direktur PT Ugi Agri Harapan Indonesia, Andi Damisnur, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan program di lapangan bersama mitra dan peternak.
“Kami tidak dapat berjalan sendiri, sehingga kolaborasi dengan BUMN dan berbagai pihak menjadi kunci agar seluruh proses, mulai dari produksi hingga distribusi, berjalan secara terintegrasi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“PT Ugi berharap pemerintah terus memberikan arahan dan petunjuk. Teknis pelaksanaannya nanti, mulai dari pabrik pakan, pengolahan, hingga pemasaran, perlu dipastikan berjalan lancar agar tujuan hilirisasi ayam dapat tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap pengembangan program ini dapat diperluas secara bertahap. “Tidak hanya di Bone, tetapi juga berkembang ke seluruh Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur,” tambahnya.
Bagi peternak, model hilirisasi terintegrasi ini memberikan manfaat nyata, mulai dari akses terhadap sarana produksi, pendampingan teknis, hingga kepastian penyerapan hasil usaha. Hal ini sekaligus memperkuat posisi peternak dalam rantai pasok nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.
Dengan sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN, dan pelaku usaha, ekosistem perunggasan nasional diharapkan semakin merata, efisien, serta mampu mendukung ketahanan pangan berbasis protein hewani di seluruh wilayah Indonesia. (*)