Jakarta – Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran program bantuan sapi Presiden untuk Idul Adha 2026. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara dalam mendukung pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional sekaligus menjamin masyarakat memperoleh hewan kurban yang layak, sehat, dan sesuai ketentuan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat luas.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lanjutan yang diselenggarakan Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak pada Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Biro Administrasi Sekretariat Presiden, Helmi Agustian, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), UPT, dan dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh Indonesia.
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada awal pekan. Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada verifikasi dan pembaruan data ketersediaan sapi di berbagai daerah. Tahapan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban sekaligus kelancaran distribusi bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, dalam sambutan tertulisnya menegaskan bahwa program bantuan sapi Presiden merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan peternakan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak di daerah.
“Program bantuan sapi Presiden ini tidak hanya berfokus pada momentum Idul Adha, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas ternak lokal,” ungkapnya.
Ketua Kelompok Ruminansia Potong, Nuraini, yang mewakili Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dalam pertemuan tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan program ini sekaligus mengingatkan bahwa kualitas hewan kurban harus tetap terjaga.
“Sapi yang disalurkan harus memenuhi persyaratan, seperti sehat, tidak cacat, cukup umur, jantan, dan tidak dikebiri. Oleh karena itu, peran tim pendamping dan pemantauan sangat penting dalam menjaga standar mutu sekaligus memastikan transparansi selama pelaksanaan program,” ujarnya.
Dalam aspek perencanaan, ketepatan data menjadi fondasi utama. Data yang valid dan mutakhir memungkinkan pemerintah menentukan jumlah serta lokasi distribusi secara lebih akurat. Dengan demikian, bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran, khususnya menjelang Idul Adha.
Selain itu, rapat juga membahas penyempurnaan draft Surat Keputusan tim pendampingan dan pemantauan. Tim ini akan bertugas mengawal pelaksanaan program di lapangan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjaga akuntabilitas serta memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Helmi Agustian dari Biro Administrasi Sekretariat Presiden menilai program ini memiliki nilai strategis sebagai wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti kenaikan harga ternak yang terjadi di sejumlah daerah.
“Adanya kenaikan harga ternak kurban masih tergolong wajar, namun tetap perlu mempertimbangkan proporsionalitas dan kewajaran harga di masing-masing daerah. Hal ini penting agar program bantuan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi riil di lapangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Helmi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan wilayah agar seluruh tahapan program dapat berjalan selaras. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi. Dengan persiapan yang semakin matang dan terstruktur, pemerintah optimistis bantuan sapi Presiden tahun 2026 dapat tersalurkan tepat sasaran serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembangan subsektor peternakan nasional.