Jakarta — Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gorontalo menyambut positif percepatan Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) yang dijalankan Kementerian Pertanian bersama PT Berdikari. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memperkuat rantai pasok unggas sekaligus meningkatkan daya saing peternak di luar Pulau Jawa.
Dukungan itu mengemuka dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Berdikari dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Kabupaten Bima di Hotel Bidakara Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Riadi, mengungkapkan bahwa peternak di NTB selama ini menghadapi tantangan berupa tingginya biaya pakan dan ketergantungan pasokan bibit dari Pulau Jawa.
“Kalau kita bicara kesiapan mendukung program ini, justru kami yang merindukan program ini. Persoalan peternak kami di NTB itu ada pada pakan dan bibit. Karena itu kami sangat berharap pabrik pakan dan parent stock segera dibangun di NTB,” ujar Riadi.
Menurutnya, NTB memiliki produksi jagung sekitar 2 juta ton per tahun, namun sebagian besar kebutuhan pakan ternak masih didatangkan dari luar daerah sehingga biaya produksi peternak menjadi tinggi.
“Selama ini pakan masih didatangkan dari Pulau Jawa. Harus menyeberang lewat Bali kemudian ke Lombok dan Sumbawa. Biaya distribusi menjadi tinggi dan akhirnya membebani peternak,” katanya.
Riadi menilai pembangunan pabrik pakan dan parent stock akan memperkuat rantai pasok unggas sekaligus meningkatkan daya saing peternak di kawasan timur Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menyatakan bahwa Program HAT memang dirancang untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan unggas baru di luar Pulau Jawa.
“Selama ini sebagian besar produksi unggas nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Karena itu kita ingin membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa agar pasokan protein hewani semakin merata dan biaya logistik bisa ditekan,” ujar Agung.
Menurutnya, yang dibangun melalui HAT bukan sekadar fasilitas produksi, melainkan ekosistem usaha yang melibatkan peternak rakyat secara aktif.
“Yang kita bangun bukan hanya kandang atau pabrik pakan. Yang kita bangun adalah ekosistemnya. Peternak harus menjadi bagian utama dari sistem ini agar memperoleh akses bibit, pakan, teknologi, dan pasar yang lebih baik,” katanya.
Agung menilai daerah seperti NTB dan Gorontalo memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat produksi unggas baru, mengingat ketersediaan lahan, bahan baku pakan, serta kuatnya komitmen pemerintah daerah.
“Kalau ekosistemnya sudah terbentuk, daerah tidak lagi hanya menjadi pasar. Daerah bisa menjadi pusat produksi yang mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri bahkan memasok daerah lain,” tegasnya.
Dukungan serupa disampaikan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan lahan yang siap digunakan untuk mendukung percepatan investasi di sektor peternakan.
“Kami sudah menyiapkan lahan yang clear and clear untuk mendukung program ini. Yang terpenting sekarang adalah percepatan pelaksanaannya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” ujar Gusnar.
Menurutnya, pengembangan subsektor peternakan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Gusnar berharap seluruh kesepakatan yang telah terjalin dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan.
Melalui Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi, pemerintah daerah berharap persoalan pakan, bibit, dan biaya logistik yang selama ini membebani peternak dapat teratasi, sehingga daerah-daerah di luar Pulau Jawa mampu berkembang menjadi pusat produksi unggas yang lebih mandiri dan berdaya saing.