Surabaya – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026), setelah pemerintah menerima laporan aksi damai peternak di sejumlah daerah dan langsung menindaklanjutinya melalui pertemuan bersama peternak dan pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran memastikan penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026, agar peternak memiliki kepastian bahan baku pakan dengan harga yang terjangkau.
“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat harga pakan dari SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Mentan Amran.
Perwakilan peternak mikro dan kecil, Eti Marlina, yang juga menjabat Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), mengusulkan agar masa penyaluran jagung SPHP diperpanjang sesuai skala usaha, yakni dari tiga menjadi enam bulan untuk peternak mikro, dari dua menjadi empat bulan untuk peternak kecil, serta dari satu menjadi dua bulan untuk peternak menengah.
“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti Marlina.
Ia menambahkan, dukungan jagung SPHP selama ini menjadi faktor penting yang membantu peternak mikro, kecil, dan menengah bertahan di tengah tekanan biaya produksi.
“Kami adalah anak-anak dari Bapak Menteri Pertanian yang mengadu kepada orang tua kami. Yang bisa membantu kami hingga bertahan saat ini adalah penyaluran jagung SPHP untuk peternak mikro, kecil, dan menengah,” kata Eti Marlina.
Menanggapi populasi ayam petelur yang diperkirakan berada 18–20 persen di atas kebutuhan, Eti mendorong percepatan penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan, seperti ID Food, PT Berdikari, dan Bulog. Langkah ini dinilai dapat diperkuat melalui pemanfaatan cold storage serta hilirisasi menjadi produk olahan, guna menjaga keseimbangan pasokan, stabilitas harga di tingkat peternak, sekaligus memperluas nilai tambah produk peternakan.
Ia juga mengusulkan adanya akses langsung pembelian bungkil kedelai melalui PT Berdikari bagi koperasi peternak mikro dan kecil, dalam bentuk kemasan bagging dengan kuota yang lebih sesuai bagi skala usaha mereka.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi peternak besar maupun importir pakan yang berupaya mengambil untung berlebihan di tengah kesulitan yang dihadapi peternak kecil.
“Kepada seluruh peternak besar dan importir pakan, jangan ada bermain-main. Kami pasti cabut izinnya. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat, tidak akan kami berikan izin impor,” tegas Mentan Amran.
Guna menjaga harga di tingkat peternak, pemerintah turut menyepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram.
“Insya Allah, kita jaga harganya di tingkat SPPG,” kata Mentan Amran, merujuk pada penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Frekuensi penyediaan telur dalam program tersebut direncanakan meningkat, dari semula satu kali menjadi dua hingga tiga kali per minggu, dengan prosedur yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Suwardi, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengusulkan agar Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan dapat ditambah dalam bentuk telur, guna membantu mengurai stok telur yang menumpuk di kandang peternak.
Suwardi turut menyampaikan aspirasi peternak rakyat agar proporsi budidaya ayam petelur tetap berpihak kepada peternak kecil.
“Dua persen untuk integrator wajib hukumnya untuk diekspor, biar tidak sama-sama di pasar,” ujar Suwardi.
Suwardi mengaku merasa lega dan bahagia atas respons cepat Mentan Amran terhadap aspirasi yang disampaikan peternak dalam aksi damai sebelumnya.
“Alhamdulillah kita puas menyampaikan langsung kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang nyata, dan peternak benar-benar terlindungi agar tidak sampai jadi penonton di negeri sendiri,” ujar Suwardi.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak akan segan menindak pihak yang terbukti mempermainkan harga di tengah kesulitan yang dialami peternak kecil. Satu perusahaan yang diduga bermasalah akan diperiksa oleh Satgas Pangan Mabes Polri.
“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar saja, kawan — izinnya saya cabut, nggak ada lagi basa-basi. Ini 3,8 juta peternak yang harus kita jaga,” tegas Mentan Amran.
Ia menambahkan, sikap tegas ini diambil demi menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan peternak kecil.
“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Sebagai pemerintah, kami harus tegas — yang melanggar ditindak hukum,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan seluruh kesepakatan bersama kementerian/lembaga terkait dan pelaku usaha. Melalui penguatan jagung SPHP, pengendalian harga pakan, penjagaan harga telur, serta perluasan penyerapan lewat Program MBG, Kementan berharap tekanan yang dihadapi peternak rakyat dapat berkurang, sementara produksi telur nasional tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Bagi Kementan, jagung SPHP bukan sekadar program distribusi bahan baku pakan, melainkan salah satu instrumen untuk menjaga biaya produksi tetap terkendali sekaligus memastikan peternak rakyat tidak berjalan sendirian.