Jakarta – Kementerian Pertanian bergerak cepat dalam upaya pemulihan sektor pertanian setelah bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah utara dan tengah Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,49 triliun dari APBN 2026, serta mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna mempercepat proses pemulihan di tiga provinsi terdampak.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (14/1/2026).
Mentan Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam membantu petani bangkit dari dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyampaikan bahwa upaya pemulihan dilakukan melalui optimalisasi anggaran yang tersedia serta pengajuan tambahan anggaran untuk mendukung pemulihan secara lebih luas.
Dari total anggaran APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun yang telah disiapkan, alokasi bantuan mencakup rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang serta perbaikan irigasi sebesar Rp736,21 miliar. Selain itu, disiapkan pula bantuan benih tanaman pangan sebesar Rp68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alat dan mesin pertanian, pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang mengalami dampak paling signifikan, khususnya lahan sawah dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang. Sementara itu, untuk lahan dengan kerusakan berat, diperlukan kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang serta Kementerian PUPR dalam perbaikan jaringan irigasi.
Selain anggaran yang telah tersedia, Kementerian Pertanian juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk mendukung pemulihan sektor pertanian secara menyeluruh di wilayah terdampak.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk rehabilitasi lanjutan lahan sawah sebesar Rp3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar, penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp674,7 miliar, serta perbaikan bangunan dan fasilitas pendukung lainnya sebesar Rp291 miliar.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran juga meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI agar proses pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Di samping dukungan APBN, Kementerian Pertanian juga menghimpun bantuan kemanusiaan. Tercatat donasi dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Peduli telah mencapai Rp75 miliar, yang telah disalurkan dalam tiga tahap dengan dukungan TNI dan Polri.
Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor ini melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk daerah seperti Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas lahan sawah terdampak mencapai 107.324 hektare, dengan rincian 56.077 hektare mengalami kerusakan ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat. Dari total tersebut, sekitar 44,6 ribu hektare lahan padi dan jagung mengalami puso atau gagal panen.
Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 hektare. Kerusakan juga terjadi pada lahan hortikultura seluas 1.803 hektare, sementara jumlah ternak yang mati atau hilang tercatat lebih dari 820 ribu ekor.
Kementerian Pertanian juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian, di antaranya 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), sekitar 2.300 unit alat dan mesin pertanian hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mengalami kerusakan, tiga bendungan terdampak, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer rusak, serta 820 unit jalan produksi turut terdampak.
Mentan Amran menegaskan bahwa data dampak bencana tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif antara unit kerja Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak.