Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengambil langkah untuk menjaga kestabilan usaha peternakan nasional melalui pengendalian harga pakan dan penjaminan ketersediaan bahan baku. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Pakan dan Ketersediaan Bungkil Kedelai (Soybean Meal/SBM) yang digelar di Kantor Kementan Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Rapat tersebut membahas dinamika pengelolaan impor bungkil kedelai (SBM) yang kini turut melibatkan BUMN PT Berdikari, sekaligus merespons pergerakan harga pakan yang berbarengan dengan harga ayam hidup yang masih berada di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa kebijakan pengalihan sebagian impor SBM kepada BUMN bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku pakan bagi industri peternakan nasional. Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan monopoli, sebab sektor swasta tetap memperoleh porsi impor sesuai kebutuhan nasional.
“Perlu kami tegaskan bahwa pengalihan impor SBM kepada BUMN bukan berarti seluruh impor dimonopoli pemerintah. Swasta tetap memiliki porsi yang besar sesuai kebutuhan nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan baku pakan agar peternak tidak dirugikan,” ujar Agung.
Agung mengakui bahwa kebijakan ini menuai berbagai tanggapan dari kalangan pelaku usaha. Karena itu, pemerintah memilih membuka ruang dialog dengan seluruh pelaku usaha agar pelaksanaan kebijakan berjalan secara transparan dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem peternakan.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan negara dalam komoditas strategis memiliki landasan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
“Negara hadir untuk melindungi hajat hidup orang banyak, termasuk peternak rakyat. Karena itu kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berdiskusi dan bersama-sama mencari solusi terbaik agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi peternak,” kata Agung.
Agung juga membantah adanya isu kelangkaan SBM. Ia menjelaskan bahwa selain PT Berdikari, pemerintah telah memberikan rekomendasi impor kepada 18 importir SBM sejak 8 Mei 2026, sehingga pasokan nasional tetap terjaga.
“Perlu kami tegaskan ditambahkan pengalihan sebagian dan 18 importir lainnya,” ujarnya.
Selain memastikan pasokan bahan baku tetap aman, Kementan juga meminta pabrik pakan (feedmill) untuk menunda rencana kenaikan harga pakan. Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi peternak yang masih menghadapi rendahnya harga ayam hidup.
Agung menyampaikan bahwa terdapat sekitar sepuluh feedmill yang telah melakukan penyesuaian harga. Ia pun mengajak masing-masing feedmill untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi menjaga keberlangsungan usaha peternak.
“Saya meminta perusahaan pakan menjaga kondisi ini bersama-sama. Jangan sampai peternak semakin tertekan karena kenaikan harga pakan ketika harga ayam masih rendah. Mari kita benar-benar membantu peternak agar usaha mereka tetap berjalan,” tegas Agung.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN), Ki Musbar Mesdi, menyampaikan apresiasinya atas langkah pemerintah dalam mengelola pengalihan impor SBM melalui BUMN. Ia berharap kebijakan tersebut diikuti dengan mekanisme distribusi yang berpihak kepada peternak rakyat.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam pengalihan impor SBM. Ke depan kami berharap pemerintah dapat menghadirkan skema stabilisasi pasokan dan harga khusus untuk Soybean Meal dengan kuota bagi peternak kecil sehingga distribusinya tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peternak rakyat,” ujar Ki Musbar Mesdi.
Pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen bersama dari perusahaan-perusahaan feedmill untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan menunda kenaikan harga pakan, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha peternak. Salah satunya disampaikan oleh PT Malindo Feedmill Tbk yang menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas industri perunggasan nasional.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh berbagai asosiasi peternak dan perusahaan pakan ternak, di antaranya Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN), Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), Pinsar Petelur Nasional (PPN), dan Asosiasi Peternak Layer Nasional (PLN).
Kementan menilai dukungan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan rantai pasok agribisnis nasional. Sebagai penyedia utama pakan ternak, perusahaan feedmill memiliki peran strategis dalam menentukan keberlanjutan usaha peternakan, sehingga sinergi antara pemerintah, industri, dan organisasi peternak menjadi kunci dalam mewujudkan industri perunggasan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.