Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus mempermatang kesiapan pelaksanaan Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M. Program ini merupakan salah satu bentuk perhatian negara kepada masyarakat, sekaligus upaya memastikan distribusi hewan kurban berlangsung tertib dan tepat sasaran.
Guna menjamin kelancaran program tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem pendampingan dan pengawasan di lapangan.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada, menegaskan betapa pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan program ini.
“Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel, mulai dari verifikasi hingga pemantauan di lapangan,” ujarnya dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid pada 6 Mei 2026.
Ia juga menambahkan bahwa kualitas ternak menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap sapi yang disalurkan telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan yang ketat oleh petugas berwenang. Ternak harus memenuhi kriteria layak sebagai hewan kurban, baik dari sisi umur, kondisi fisik, maupun kesehatannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),” tegasnya.
Perwakilan Sekretariat Presiden, Helmi Agustian, mengungkapkan bahwa proses pengadaan bantuan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan di sejumlah daerah.
“Proses negosiasi sudah dilakukan di beberapa provinsi, dan saat ini kami fokus pada negosiasi dan penyelesaian administrasi agar pembayaran kepada peternak dapat segera dilakukan. Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ungkap Helmi.
Selain itu, aspek pengawasan juga diperkuat melalui pendataan lokasi penyembelihan hewan kurban. Langkah ini diambil guna memastikan proses penyembelihan memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner, sehingga aman dan layak bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi ini, Kementerian Pertanian berharap seluruh tahapan program dapat berjalan dengan lancar, mulai dari proses pengadaan hingga distribusi. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit teknis menjadi kunci keberhasilan agar Bantuan Kemasyarakatan Presiden berupa sapi ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia pada momentum Idul Adha 1447 H/2026 M.