Badung – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan hewan, pengendalian populasi hewan kesayangan secara humanis, serta pencegahan kekerasan terhadap hewan, termasuk yang terjadi di ruang digital. Komitmen tersebut ditegaskan dalam DACC Regional Event 2026 dan SMACC Global Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Bali Rani, Kuta, Bali, pada 10–12 Juni 2026.
Kegiatan yang diikuti organisasi kesejahteraan hewan, akademisi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komunitas, serta mitra internasional itu menjadi forum penting untuk mempererat kolaborasi dalam membangun sistem perlindungan hewan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan, I Ketut Wirata, menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong pendekatan yang lebih terencana, ilmiah, dan humanis dalam menangani berbagai persoalan terkait hewan kesayangan.
Menurutnya, pengendalian populasi anjing dan kucing tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menjadi bagian dari strategi yang terintegrasi dengan kesehatan masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan hewan.
“Isu pengendalian populasi anjing dan kucing di berbagai wilayah memerlukan penanganan yang terencana, berbasis ilmiah, dan mengedepankan prinsip kesejahteraan hewan. Pendekatan yang humanis menjadi sangat penting untuk memastikan pengendalian populasi dilakukan secara bertanggung jawab dan efektif,” ujar Wirata.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan. Regulasi tersebut mengatur strategi pengelolaan populasi hewan kesayangan secara komprehensif, mulai dari edukasi masyarakat, identifikasi dan registrasi hewan, pengaturan reproduksi, vaksinasi, adopsi, hingga pengendalian populasi yang bertanggung jawab.
Menurut Wirata, upaya tersebut juga selaras dengan penguatan pengendalian rabies nasional yang selama ini menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.
Selain persoalan populasi hewan kesayangan, Kementan juga menaruh perhatian serius terhadap meningkatnya penyebaran konten kekerasan terhadap hewan di berbagai platform digital.
“Perkembangan teknologi digital dan media sosial menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran konten kekerasan terhadap hewan secara online. Tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap hewan yang dipertontonkan melalui platform digital tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan hewan, tetapi juga dapat memengaruhi aspek etika, psikologis, dan kepedulian sosial masyarakat,” katanya.
Karena itu, Kementan mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi internasional, platform digital, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas global untuk membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih efektif.
Pemerintah, lanjut Wirata, memandang kesejahteraan hewan sebagai bagian penting dari pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang berkelanjutan. Pendekatan One Health dan One Welfare menjadi pijakan utama dalam mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian lingkungan.
Melalui forum internasional tersebut, Kementan berharap lahir berbagai rekomendasi dan kerja sama konkret untuk memperkuat pengendalian populasi anjing dan kucing secara humanis, meningkatkan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab, memperkuat edukasi publik, mencegah kekerasan terhadap hewan, serta memperluas kolaborasi nasional dan internasional.
“Kesejahteraan hewan merupakan bagian penting dari peradaban yang beretika dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap hewan tidak hanya mencerminkan nilai kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, harmoni sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Wirata.
Kementan optimistis penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara akan mempercepat terwujudnya sistem kesejahteraan hewan yang lebih baik, sekaligus mendukung kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.