Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN bidang pangan terus mendorong percepatan realisasi Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) sebagai upaya memperkuat kemandirian protein hewani nasional sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi peternakan di luar Pulau Jawa.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Berdikari dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan (Dirjen PKH), Agung Suganda, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat implementasi program agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan para peternak.
“Yang paling penting sekarang bukan lagi tanda tangannya, tetapi bentuk fisiknya harus segera kelihatan di lapangan,” ujar Agung.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan tahap awal senilai Rp16,7 miliar untuk mempercepat proses persiapan pembangunan kawasan HAT.
“Saat ini sudah tersedia alokasi awal sebesar Rp16,7 miliar untuk tahap persiapan. Dana ini harus segera dimanfaatkan agar pembangunan bisa berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Agung menjelaskan bahwa pengembangan HAT juga mendapat dukungan pembiayaan investasi melalui Danantara Asset Management (DAM) yang disiapkan untuk mempercepat pembangunan ekosistem perunggasan nasional.
Ia menegaskan bahwa kejelasan status legalitas lahan menjadi salah satu faktor krusial yang harus segera dituntaskan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan lahan yang akan digunakan benar-benar clean and clear sehingga pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Di Gorontalo, program HAT akan ditopang pembangunan pabrik pakan berkapasitas 10.000 ton per bulan yang menjadi fondasi pengembangan industri perunggasan terintegrasi. Sementara itu, di Kabupaten Bima akan dibangun parent stock farm dan hatchery guna memperkuat pasokan bibit unggas di kawasan Indonesia Timur.
Agung menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat peran peternak rakyat dalam rantai pasok industri perunggasan nasional.
“Budidaya ayam, baik layer maupun broiler, harus menjadi ruang tumbuh bagi investor lokal dan peternak rakyat. Program ini hadir untuk membantu peternak mandiri agar memiliki akses terhadap bibit, pakan, dan usaha yang berkelanjutan,” tegasnya.
Agung menyebutkan terdapat tiga prinsip utama dalam pengembangan HAT, yakni menguntungkan secara bisnis, memberdayakan peternak rakyat, serta menghasilkan harga ayam maupun telur yang kompetitif bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, menyatakan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Bagi PT Berdikari, kerja sama ini bukan hanya tentang pemanfaatan lahan atau pembangunan fasilitas produksi. Lebih dari itu, ini adalah komitmen bersama untuk membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” ujar Maryadi.
Ia menambahkan bahwa penguatan subsektor peternakan memegang peranan penting dalam mewujudkan swasembada protein hewani nasional.
“Ketika rantai pasok dibangun secara terintegrasi, produktivitas meningkat, lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak lebih kuat,” katanya.
Dirjen PKH Agung menyatakan optimismenya bahwa program tersebut akan mempercepat terwujudnya kemandirian protein hewani di berbagai wilayah Indonesia.
“Nasional kita sudah swasembada. Sekarang tugas kita memastikan daerah-daerah di luar Jawa juga mandiri protein. Insya Allah swasembada protein unggas di wilayah pengembangan ini bisa segera terwujud,” pungkasnya.