Bangli – Kementerian Pertanian terus mempercepat pelaksanaan program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai upaya memperkuat produksi protein hewani sekaligus membangun ekosistem usaha peternakan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai tahapan usaha, mulai dari pembibitan, produksi day old chick (DOC), penyediaan pakan, budidaya, pemotongan, penyimpanan dingin, pengolahan, hingga pemasaran. Dalam skema ini, peternak rakyat diposisikan sebagai komponen utama rantai usaha sehingga dapat memperoleh akses terhadap sarana produksi, teknologi, dan pasar.
Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi harus memberi dampak langsung bagi kesejahteraan peternak. “Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat,” ujar Amran saat meninjau kesiapan pengembangan hilirisasi ayam di Bone pada Januari 2026.
Komitmen terhadap pengembangan HAT Bone kembali dipertegas setelah Pemerintah Kabupaten Bone melakukan kunjungan studi tiru ke Kabupaten Bangli, Bali, pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyaksikan langsung sistem pengelolaan peternakan kelompok yang mengaitkan kegiatan budidaya ayam dengan penyerapan hasil produksi.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyampaikan bahwa pengalaman dari Bangli akan menjadi salah satu acuan bagi Bone dalam mempersiapkan pengembangan HAT. “Kami di Kabupaten Bone sedang bersiap mengembangkan Hilirisasi Ayam Terintegrasi,” katanya.
Di Bangli, Andi Asman melihat langsung kelompok peternak yang mengelola sekitar 600 ekor ayam dengan tingkat produksi telur mencapai sekitar 80 persen. Hasil produksi tersebut telah terserap untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pasar desa setempat. “Kita ingin meniru dan insya Allah terapkan di Bone,” ujarnya.
Kementerian Pertanian menilai pola tersebut menegaskan bahwa peningkatan produksi harus berjalan selaras dengan kepastian pasar. Peternak, menurut Kementan, tidak cukup hanya didorong untuk menambah populasi ternak, tetapi juga perlu memperoleh akses terhadap input produksi, teknologi, pendampingan, serta kepastian pembeli.
Bone dinilai memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan ekosistem HAT. Selain memiliki basis peternakan rakyat yang luas, kabupaten ini juga merupakan salah satu sentra penghasil jagung, bahan baku utama pakan unggas. Luas areal pertanaman jagung di Bone tercatat sekitar 60 ribu hektare, dan pada musim tertentu dapat meningkat hingga sekitar 120 ribu hektare, membuka peluang integrasi antara sektor tanaman pangan dan peternakan.
Pengembangan HAT Bone secara resmi dimulai melalui kegiatan groundbreaking pada 6 Februari 2026 di Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre. Bone menjadi salah satu lokasi fase pertama pengembangan HAT yang dilaksanakan di enam provinsi.
Kawasan seluas sekitar 110 hektare milik PTPN disiapkan untuk mendukung kegiatan pembibitan, budidaya, pembangunan pabrik pakan, fasilitas pemotongan unggas, cold storage, dan unit pengolahan produk.
Pada tahap awal pengembangan, PT Berdikari menyebutkan nilai investasi di Bone mencapai sekitar Rp627 miliar. Investasi tersebut dialokasikan untuk membangun tiga unit bisnis utama, yaitu Parent Stock Farm dengan kapasitas sekitar 168 ribu ekor, pabrik pakan (feed mill) berkapasitas sekitar 10 ribu ton per bulan, serta hatchery dengan kemampuan produksi sekitar 500 ribu DOC per minggu.
General Manager Corporate Secretary & CSR PT Berdikari, A.S. Hasbi Al Islahi, menyampaikan bahwa pengembangan HAT tidak semata-mata diarahkan untuk membangun fasilitas produksi. “Konsepnya bukan hanya membangun kandang atau menghasilkan ayam, tetapi membangun ekosistem dari hulu sampai hilir,” ujar Hasbi.
Ia juga menegaskan pentingnya posisi peternak rakyat dalam skema tersebut. “Peternak rakyat harus menjadi bagian utama dari ekosistem ini sehingga mereka mendapatkan kepastian usaha, akses input produksi, teknologi, sekaligus pasar,” katanya.
Kementerian Pertanian menilai pola ini sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi yang tengah didorong pemerintah, di mana BUMN diperkuat pada sisi hulu untuk menjaga ketersediaan bibit dan pakan, sementara peran peternak rakyat diperluas pada kegiatan budidaya dan rantai usaha di sisi hilir.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, sebelumnya menyatakan bahwa keberhasilan HAT Bone akan menjadi tolok ukur penting bagi pengembangan model serupa di wilayah lain. “Kalau Bone berhasil, insya Allah tempat lain berhasil,” ujar Agung dalam pembahasan pengembangan HAT pada Mei 2026.
Selain mendorong peningkatan produksi, pengembangan tiga unit usaha awal HAT Bone juga diproyeksikan mampu membuka lebih dari 1.000 lapangan kerja baru. Pada fasilitas Parent Stock Farm saja, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai lebih dari 300 orang.
Dampak ekonomi dari program ini juga diperkirakan meluas ke berbagai sektor pendukung, seperti pengangkutan, logistik, penyediaan bahan baku pakan, jasa, UMKM, hingga industri pengolahan produk peternakan.
Pemerintah Kabupaten Bone telah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program ini, termasuk dalam aspek perizinan, penyediaan lahan, dan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk pengembangan HAT Bone juga telah diserahkan kepada Bupati Bone pada 7 Agustus 2026.
Kementan menegaskan bahwa kepastian tata ruang dan perizinan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan fasilitas memenuhi aspek teknis, lingkungan, dan keberlanjutan usaha.
PT Berdikari turut memandang Bone berpeluang berkembang menjadi salah satu simpul distribusi produk unggas ke wilayah Indonesia Timur. “Bone harus jadi hub, harus menjadi jembatan untuk mendistribusikan ke Indonesia Timur,” kata Hasbi.
Untuk itu, peningkatan kapasitas produksi perlu diiringi dengan penguatan sistem logistik, fasilitas pemotongan, cold storage, serta industri pengolahan, agar produk unggas dapat didistribusikan secara lebih luas dengan mutu yang tetap terjaga.
Bagi Kementan, HAT Bone tidak hanya bertujuan menghasilkan lebih banyak ayam dan telur, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi baru di daerah, memperkuat pasokan protein hewani, mendukung kebutuhan pangan masyarakat termasuk Program Makan Bergizi Gratis, serta memberikan kepastian usaha bagi peternak.
Keberhasilan hilirisasi, menurut Kementan, pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, melainkan dari peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, kepastian pasar, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya pendapatan peternak rakyat.
