Jakarta — Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani melalui pengembangan subsektor peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dalam upaya tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk membahas peluang investasi, peningkatan produksi, serta strategi pengembangan ekosistem peternakan daerah. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Direktur Pakan Ditjen PKH, Tri Melasari, menjelaskan bahwa pemerintah mendorong keterlibatan investasi swasta dalam pengembangan sektor peternakan, termasuk peningkatan populasi sapi pedaging dan sapi perah. Pendekatan ini dilakukan melalui kemitraan dengan pelaku usaha, yang sebelumnya berfokus pada impor, untuk beralih mengembangkan usaha budidaya di dalam negeri.
Ia menambahkan bahwa pemerintah mendorong pelaku usaha tidak hanya berperan sebagai importir, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan produksi domestik.
Selain itu, Tri menyoroti potensi besar integrasi antara peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, luasnya areal perkebunan sawit di Indonesia membuka peluang pengembangan ternak yang signifikan.
Melalui konsep integrasi sapi-sawit, potensi pengembangan ternak diperkirakan dapat mencapai sekitar 1,6 juta ekor sapi. Regulasi terkait integrasi ini telah tersedia, sehingga pemerintah daerah dapat mendorong implementasinya melalui kebijakan daerah maupun kemitraan dengan perusahaan perkebunan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Muhammad Dasri, menyampaikan bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya komoditas peternakan.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis di daerah cukup besar, sementara sebagian besar pasokan masih bergantung dari luar daerah. Oleh karena itu, ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk investasi maupun pengembangan usaha peternakan di wilayah Pasangkayu.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam pengembangan sektor peternakan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan subsektor peternakan secara terintegrasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di daerah.