Subang – Dalam upaya menjaga stabilitas sektor perunggasan nasional, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong berbagai strategi pengendalian dari hulu, terutama guna mengantisipasi fluktuasi harga ayam pedaging (broiler) di tingkat peternak. Salah satu langkah yang tengah diintensifkan adalah pengendalian produksi anak ayam umur sehari (DOC) broiler oleh perusahaan pembibit secara mandiri.
Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 mengenai Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras serta Telur Konsumsi. Implementasinya diawali dengan penerbitan surat imbauan dari Kementan agar perusahaan pembibit mengurangi jumlah telur tetas fertil serta melakukan afkir dini terhadap parent stock (PS) berusia 55 minggu.
Sebagai bagian dari langkah pengawasan, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, melakukan kunjungan kerja ke beberapa unit penetasan (hatchery) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Sabtu (17/5/2025). Kegiatan ini turut melibatkan Balai Veteriner Subang, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.
Kunjungan dilakukan ke dua hatchery milik PT Japfa Comfeed Indonesia dan PT Charoen Pokphand Jaya Farm. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memantau secara langsung implementasi pengendalian produksi dan distribusi DOC broiler di lapangan.
“Unit penetasan merupakan titik awal dalam rantai produksi ayam ras pedaging. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap proses penetasan dan distribusinya menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar,” jelas Hary.
Ia menambahkan, hasil pemantauan di lapangan akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan industri pembibitan serta pola distribusi DOC broiler. Informasi ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat dan efisien.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau agar organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan turut melakukan pemantauan rutin terhadap unit-unit hatchery di wilayah masing-masing.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Linda Al Amin, menyampaikan bahwa kondisi pasar pasca Lebaran mengalami penurunan daya beli masyarakat secara signifikan. “Hal ini berdampak pada turunnya angka pemotongan ayam, sementara pasokan dari luar daerah tetap mengalir masuk ke Jawa Barat. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan yang menekan harga di tingkat peternak,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini belum ada intervensi nyata dari pemerintah daerah untuk mengatasi situasi tersebut.
“Pengendalian produksi dan distribusi DOC broiler merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga ayam pedaging sekaligus menjamin keberlangsungan usaha peternak mandiri di berbagai daerah,” tegas Linda.
Hary menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengaturan penyediaan dan kebutuhan ayam ras di wilayah masing-masing. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas dalam mengatur arus masuk dan keluar komoditas peternakan, termasuk ayam ras. Hary juga kembali menekankan pentingnya komitmen seluruh perusahaan pembibit untuk melaksanakan pengendalian produksi secara mandiri sebagaimana tertuang dalam surat imbauan Kementan.
Senada dengan upaya pemerintah, pelaku industri perunggasan nasional seperti PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan PT Japfa Comfeed Indonesia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pengendalian produksi yang sedang digencarkan.
Langkah ini dinilai krusial untuk menyeimbangkan suplai dan permintaan pasar, sekaligus mencegah fluktuasi harga yang dapat merugikan peternak. “Kami sangat berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta mengikuti arahan Kementerian Pertanian, khususnya dalam hal pengendalian produksi DOC guna memastikan distribusi ayam hidup tetap terkendali dan harga di tingkat peternak tetap kompetitif,” ujar Agung Prasetyo, General Manager Hatchery Area Jawa Barat PT Charoen Pokphand Indonesia.
Hal senada disampaikan oleh Rezha Hutama Santoso, Head Export Import & Permit PT Japfa Comfeed Indonesia, yang menegaskan komitmen perusahaannya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga unggas nasional.