Jakarta — Di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah sejak awal Ramadan, pemerintah Indonesia telah mengantisipasi potensi dampaknya terhadap sektor pangan, termasuk kemungkinan fluktuasi harga di dalam negeri.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. Ia menilai upaya tersebut sebagai hasil kerja yang baik dari seluruh pihak yang terlibat.
Dalam sebuah tayangan diskusi yang diunggah pada 19 Maret 2026, Presiden menyebut bahwa meskipun kondisi global berpotensi memicu kenaikan harga, situasi di dalam negeri tetap terkendali. Ia menilai kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan patut diapresiasi.
Presiden juga menegaskan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus selalu dipastikan ketersediaannya. Menurutnya, kemandirian dalam penyediaan pangan menjadi kunci penting bagi kedaulatan bangsa.
Ia turut mengingatkan bahwa perhatian terhadap sektor pangan telah menjadi prioritas sejak masa awal kemerdekaan, sebagaimana ditekankan oleh Soekarno yang menempatkan pertanian sebagai fondasi pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa pergerakan harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri tetap berada dalam kondisi terkendali dan wajar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga agar harga tidak mengalami kenaikan berlebihan. Selain itu, Indonesia saat ini telah mencapai kemandirian pada sembilan komoditas pangan strategis, sementara komoditas lainnya juga didukung oleh stok yang mencukupi.
Untuk menjaga stabilitas tersebut, pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha agar tidak menahan stok yang dapat memicu kenaikan harga. Penegakan aturan juga akan dilakukan terhadap pihak yang melanggar ketentuan.
Berbagai program intervensi pangan turut dijalankan secara kolaboratif selama Ramadan hingga Idulfitri. Program tersebut meliputi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng.
Realisasi penyaluran beras SPHP hingga 19 Maret telah mencapai lebih dari 42 ribu ton, dengan target total 828 ribu ton pada tahun 2026. Program ini didukung anggaran sekitar Rp4,97 triliun sebagai bentuk subsidi harga.
Selain itu, pelaksanaan GPM telah dilakukan ratusan kali di berbagai daerah, mencakup puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Program ini juga dilengkapi dengan penyediaan daging ayam beku berkualitas dengan harga sesuai ketentuan pemerintah di lebih dari seribu outlet di berbagai wilayah.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada jutaan masyarakat melalui distribusi beras dan minyak goreng. Penyaluran dilakukan secara masif melalui jaringan Perum BULOG di seluruh Indonesia.
Dari sisi indikator ekonomi, stabilitas harga pangan tercermin pada inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food). Pada Februari 2026, inflasi bulanan tercatat sebesar 2,50 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 4,64 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang target pemerintah, yaitu antara 3 hingga 5 persen, sehingga menunjukkan bahwa kondisi harga pangan tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat terus dipertahankan hingga Idulfitri, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok.