Bone, 6 Februari 2026 — Pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui pembangunan industri peternakan ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah nyata tersebut ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Desa Mappesangka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama peternak rakyat dan konsumen, melalui ketersediaan pangan protein hewani yang lebih stabil dan terjangkau.
Kegiatan yang dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini merupakan bagian dari fase pertama pembangunan yang dilaksanakan serentak di enam provinsi, yakni Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Kabupaten Bone dipilih karena dikenal sebagai salah satu sentra peternakan dan lumbung pangan di kawasan Indonesia Timur. Di atas lahan sekitar 110 hektare akan dibangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi yang mencakup pembibitan, pembesaran, produksi pakan, rumah potong, penyimpanan dingin, hingga pengolahan produk sehingga proses produksi hingga distribusi berada dalam satu rantai pasok.
Program ini diinisiasi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan protein hewani di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional, termasuk dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem terintegrasi, pemerintah mendorong peternakan yang lebih efisien sekaligus memberi kepastian usaha bagi peternak rakyat.
Dalam sambutannya, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Bone sebagai lokasi pengembangan. Ia menilai kehadiran industri hilir akan memperkuat peran daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak.
“Program ini sangat relevan dengan posisi Kabupaten Bone sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia Timur. Kehadiran industri hilir akan memperkuat kontribusi daerah dalam ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Komitmen dukungan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pemerintah provinsi siap memfasilitasi investasi serta mendampingi peternak agar terlibat langsung dalam rantai pasok.
“Peternak tidak lagi menjadi penonton, tetapi menjadi bagian utama dalam rantai pasok nasional,” pesannya.
Dari sisi pendanaan, perwakilan Danantara menyampaikan program hilirisasi merupakan bagian dukungan BUMN terhadap penguatan ketahanan pangan dan gizi nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah.
“Hilirisasi akan membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi daerah, serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan,” ungkap Muh. Fakhrur Rozi, Direktur Manajemen Risiko PT Sinergi Gula Nusantara selaku perwakilan Danantara Indonesia.
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Nasrullah, menjelaskan bahwa meskipun produksi ayam nasional saat ini relatif mencukupi pada kondisi normal, peningkatan kebutuhan berpotensi menimbulkan kekurangan jika tidak diantisipasi. Selain itu, produksi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga pembangunan kawasan di daerah menjadi penting.
“Melalui program ini, penyediaan bibit, pakan, hingga pemasaran menjadi satu ekosistem sehingga harga lebih stabil dan peternak mendapatkan kepastian usaha,” terang Nasrullah.
Groundbreaking program ini diresmikan oleh Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani. Secara keseluruhan terdapat enam proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sekitar USD 7 miliar atau setara Rp110 triliun yang diproyeksikan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja baru.
Sebagai bagian dari ekosistem tersebut, Balai Besar Veteriner Maros berperan mendukung keberhasilan program melalui surveilans aktif dan pemantauan kesehatan hewan. BBV Maros berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone serta Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan ternak tetap sehat serta produk pangan asal hewan yang dihasilkan aman dikonsumsi masyarakat.
Melalui pembangunan kawasan ini, pemerintah menargetkan produksi yang lebih merata, harga yang lebih stabil, serta peluang usaha yang lebih pasti bagi peternak rakyat, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.