Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai langkah strategis dalam pengendalian wabah. Sepanjang awal tahun 2025, sebanyak 1,4 juta dosis vaksin PMK telah didistribusikan ke berbagai provinsi untuk mendukung Bulan Vaksinasi PMK Februari 2025.

Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, distribusi vaksin ini merupakan bagian dari upaya pengendalian agar PMK tidak kembali merebak. Hasilnya mulai terlihat dengan penurunan signifikan jumlah kasus di berbagai daerah. Data Ditjen PKH menunjukkan bahwa jumlah kasus PMK yang sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal Januari 2025, kini telah menurun drastis menjadi hanya 18 kasus pada pekan ketiga Februari 2025.

“Kita tidak boleh lengah. Pengawasan lalu lintas ternak harus tetap diperketat, dan vaksinasi akan terus kami tingkatkan,” tegas Agung Suganda.

Capaian Positif di Berbagai Daerah

Beberapa provinsi mencatat perkembangan menggembirakan dalam pengendalian PMK:

✅ Jawa Timur: Sebagai wilayah endemis, program vaksinasi terus diperkuat.

  • Lamongan melaksanakan vaksinasi serentak.
  • Kota Kediri menargetkan vaksinasi rampung sebelum April 2025.
  • Mojokerto telah memberikan 38 ribu dosis vaksin dengan target nol kasus saat Ramadan.
  • Trenggalek mulai membuka kembali pasar hewan kambing dan domba.
  • Pasar hewan di Tikung dan Babat, Lamongan, juga kembali beroperasi.
  • Jombang membuka kembali 10 pasar hewan setelah kasus menurun.

✅ Aceh:

  • Berhasil mengendalikan PMK dengan nol kasus baru dalam tiga minggu terakhir berkat vaksinasi masif dan pengawasan ketat pergerakan ternak.

✅ Jawa Tengah:

  • Boyolali menunjukkan tren kasus menurun dengan vaksinasi yang terus digencarkan.
  • Blora telah membuka kembali pasar hewan setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus.
  • Sragen masih menunda pembukaan pasar hewan meskipun kasus sudah menurun.

✅ DI Yogyakarta:

  • Pasar Hewan Imogiri, Bantul, kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus.

Sinergi Pemerintah dan Swasta untuk Pengendalian PMK

Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy, menekankan bahwa keberhasilan pengendalian PMK tidak hanya bergantung pada vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah dan sektor swasta.

“Selain mendistribusikan vaksin, kami juga mendorong peran serta pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengadaan dan operasionalisasi vaksin. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan PMK tetap terkendali,” jelas Imron.

Dengan terus meningkatnya cakupan vaksinasi dan pengawasan ketat, diharapkan PMK dapat terus ditekan hingga mencapai nol kasus di seluruh Indonesia. Peternak pun diimbau untuk tetap menerapkan biosekuriti dan protokol pencegahan agar wabah tidak kembali merebak.

📌 BBVet Maros siap mendukung upaya pengendalian PMK dengan vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak di wilayah kerja kami. Mari bersama wujudkan peternakan yang sehat dan bebas PMK! 🚜🐄