Jakarta – Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperingatkan risiko krisis pangan global seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan potensi gangguan pada rantai pasok dunia. Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru semakin memantapkan posisinya sebagai negara dengan ketahanan pangan yang kian kuat dan siap mengambil peran lebih besar sebagai pemasok pangan dunia.
Kepala Ekonom FAO, Maximo Torero, dalam pernyataannya pada podcast FAO tanggal 18 Mei 2026 mengingatkan bahwa potensi penutupan Selat Hormuz bukan sekadar gangguan sementara pada jalur perdagangan internasional, melainkan dapat berkembang menjadi guncangan sistemik terhadap sektor pangan dan pertanian global. Menurutnya, setiap negara perlu memperkuat kapasitas pangannya agar lebih tangguh dalam menghadapi berbagai hambatan global.
“Saatnya telah tiba untuk mulai berpikir serius tentang bagaimana meningkatkan kapasitas pangan negara-negara, bagaimana meningkatkan ketahanan mereka terhadap hambatan ini,” ujar Maximo Torero.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai potensi gejolak global melalui penguatan produksi, peningkatan cadangan pangan, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan nasional.
“Pangan kita siap menghadapi berbagai kondisi terburuk, mulai dari El Nino, La Nina, hingga dinamika geopolitik global. Pertanian kita insya Allah tetap aman,” tegas Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, kondisi pangan nasional saat ini berada pada posisi yang relatif kuat karena produksi melampaui kebutuhan konsumsi nasional.
“Produksi beras kita berkisar antara 2,6 sampai 5,7 juta ton per bulan, sementara kebutuhan nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan. Artinya produksi kita berada di atas konsumsi. Jadi pangan aman, masyarakat tidak perlu risau,” ujar Mentan Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta.
Mentan Amran menambahkan bahwa pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga bahwa ketahanan pangan tidak hanya menyangkut produksi, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau kebutuhan dalam negeri aman dan stok kuat, Indonesia harus berani mengambil peran lebih besar. Kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga harus siap membantu negara sahabat yang membutuhkan,” ujar Mentan Amran.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI terkait penyerapan gabah pada 19 Mei 2026 menyampaikan bahwa penguatan stok dan peningkatan produksi menjadi modal penting Indonesia dalam menghadapi dinamika global.
Hingga 18 Mei 2026, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog tercatat mencapai sekitar 5,37 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia modern.
“Stok kita melimpah, sudah 5,3 juta ton. Potensi produksi dan serapan ke depan juga masih sangat besar,” ujar Wamentan Sudaryono.
Menurut Wamentan, cadangan pangan nasional yang terus menguat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama pangan dengan negara lain secara terukur.
Indonesia sebelumnya telah membuka pasar baru melalui pengiriman beras premium sebanyak 2.280 ton senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan sekitar 215 ribu jemaah haji Indonesia. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 ribu ton kepada Palestina sebagai wujud solidaritas Indonesia terhadap krisis kemanusiaan.
“Kita sudah kirim 10 ribu ton beras ke Palestina, ke Arab Saudi sekitar 2.000 ton. Ke depan, kita berharap bukan hanya jemaah Indonesia saat haji dan umrah yang mengonsumsi beras RI, tetapi juga jemaah negara lain,” ujarnya.
Meski peluang pasar global kian terbuka lebar, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama tetap memastikan kebutuhan pangan nasional dalam kondisi aman.
“Semua ekspor dihitung cermat. Jangan sampai kebutuhan dalam negeri justru terganggu,” tegasnya.
Perkembangan ketahanan pangan Indonesia saat ini mencerminkan perubahan besar dibandingkan masa krisis 1997–1998. Kala itu, stok beras nasional hanya sekitar 893 ribu ton dan pemerintah terpaksa melakukan impor besar-besaran di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
Kini kondisinya jauh berbeda. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibandingkan kebutuhan nasional sekitar 31 juta ton. Sepanjang 2025, Indonesia pun tidak melakukan impor beras medium.
Cadangan beras pemerintah yang kini menembus lebih dari 5,3 juta ton meningkat sekitar 493 persen dibandingkan masa krisis. Selain itu, berdasarkan proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026, sebanyak 8 dari 11 komoditas strategis nasional diproyeksikan tidak memerlukan impor, yakni beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi. Jagung pakan bahkan telah menghentikan impor sejak 2025 karena produksi nasional dinilai telah mampu menopang kebutuhan dalam negeri.
Penguatan sektor pangan juga ditopang oleh reformasi pupuk dan energi nasional. Pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen sejak Oktober 2025 melalui efisiensi industri dan distribusi tanpa menambah beban APBN. Di sektor energi, pemerintah mulai menerapkan mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.
Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia kini tidak lagi sekadar berfokus pada pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi mulai memperkuat perannya sebagai pemasok pangan dunia sekaligus membangun sistem pangan nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing.