Jakarta — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, memastikan bahwa ketersediaan dan stabilitas harga pangan strategis, termasuk komoditas pangan hewani, berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian ini didasarkan pada hasil pemantauan neraca pangan nasional serta evaluasi lapangan bersama pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI yang melibatkan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta kementerian dan lembaga terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut membahas langkah-langkah persiapan dan pengamanan pasokan serta stabilitas harga pangan menjelang bulan suci.
Mentan Amran menjelaskan bahwa secara umum kondisi produksi, pasokan, dan stok pangan nasional berada pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus melakukan pemantauan di seluruh rantai pasok guna mengantisipasi peningkatan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri.
Khusus untuk komoditas pangan hewani, ia menyebut kondisinya relatif surplus. Berdasarkan neraca pangan periode Februari–Maret 2026, produksi daging ayam mengalami surplus sekitar 635 ribu ton, sedangkan telur ayam surplus sekitar 305 ribu ton, sehingga dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Untuk komoditas daging sapi dan kerbau, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 121 ribu ton dengan kondisi neraca masih menunjukkan surplus tipis sekitar 6 ribu ton. Surplus tersebut diperoleh dari kombinasi peningkatan produksi dalam negeri serta dukungan impor terukur guna menjaga kesinambungan pasokan dan stabilitas harga.
Dalam rangka menjaga pasokan dan harga tetap terkendali, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain menjaga produksi di tengah kondisi cuaca ekstrem, mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta memperkuat kerja sama antarwilayah.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk memantau pergerakan harga harian, meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET), serta melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama Satgas Pangan untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi.
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menekankan bahwa penegakan hukum akan dilakukan secara langsung, tidak lagi sebatas imbauan.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menegaskan bahwa stabilitas pangan menjelang Ramadan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Ia menilai penting bagi pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun harga pangan.
Ia juga mengingatkan perlunya pengawasan yang konsisten agar momentum hari besar keagamaan tidak dimanfaatkan untuk praktik spekulasi harga, serta mendorong seluruh pemangku kepentingan menjaga komitmen bersama.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Namun, ia juga mengingatkan adanya potensi gangguan distribusi akibat anomali cuaca, banjir, serta kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Dwita Ria Gunadi, menyatakan bahwa paparan pemerintah dalam rapat tersebut memberikan keyakinan bahwa stok pangan berada dalam kondisi aman menjelang Ramadan.
Ia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam menangani gejolak harga daging sapi yang sempat memicu rencana aksi mogok pedagang. Menurutnya, kesepakatan harga sapi bakalan di kisaran Rp55.000 per kilogram hingga Lebaran berhasil menjaga stabilitas pasar.
Dwita menilai bahwa kecepatan respons pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti Ramadan dan Idulfitri.
Dengan sinergi antara pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengamanan pasokan dan stabilitas harga pangan nasional dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik.